Dari Zona Merah ke Zona Aman: Perkembangan Situasi Keamanan di Hitadipa, Intan Jaya

 

Foto: Biro Humas Kemhan.


Timika, Papua – 23 November 2025

Papua - Eksekutifmedia.comSituasi keamanan di Distrik Hitadipa dan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dilaporkan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini berkaitan dengan rangkaian operasi keamanan yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Operasi (Koops) Habema terhadap kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini kerap mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas warga.

Salah satu peristiwa penting yang menjadi titik awal intensifikasi operasi adalah penembakan terhadap Anselmus Arfin, seorang pekerja pembangunan jalan Trans Intan Jaya ruas Mamba–Hitadipa, pada 8 Oktober 2025 di Kampung Ndugusiga. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM yang dipimpin oleh Undius Kogoya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pada 15 Oktober 2025 Satgas Koops Habema melakukan operasi masuk ke Kampung Soanggama yang selama ini diketahui sebagai salah satu basis utama kelompok tersebut. Dalam operasi itu terjadi kontak tembak yang menewaskan 14 anggota kelompok OPM. Sementara itu, Undius Kogoya dilaporkan melarikan diri dari lokasi.

Dalam tahap operasi berikutnya, Koops Habema menerapkan strategi blokade, yakni dengan menutup jalur-jalur pelarian serta menempatkan pasukan di sejumlah kampung strategis, di antaranya Zanepa, Engganengga, Maya, Bilai, dan Agapa. Strategi ini bertujuan membatasi pergerakan kelompok bersenjata serta memutus akses logistik dan dukungan jaringan mereka. Kondisi tersebut menyebabkan Undius Kogoya terisolasi dan kemudian dilaporkan meninggal dunia dalam keadaan sakit. Tidak lama berselang, seorang rekannya, Yulius Wonda, juga dilaporkan meninggal dunia.

Operasi ini melengkapi rangkaian penindakan terhadap tokoh-tokoh OPM lainnya, termasuk Lamek Taplo dan Jack Milian Kemong, yang sebelumnya juga masuk dalam daftar target operasi. Dengan berkurangnya figur-figur pimpinan tersebut, struktur komando kelompok bersenjata di wilayah Intan Jaya dilaporkan melemah secara signifikan.


Dampak terhadap Aktivitas Masyarakat dan Pembangunan

Seiring dengan meredanya aktivitas kelompok bersenjata, perlahan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat mulai pulih. Di beberapa titik, pasokan listrik dari PLN kini dapat beroperasi hingga sekitar 12 jam per hari. Selain itu, pembangunan jalan strategis Mamba–Hitadipa telah mencapai tahap pengaspalan sepanjang kurang lebih enam kilometer, yang sebelumnya kerap terhambat oleh gangguan keamanan.

   


Warga yang sebelumnya hidup dalam kondisi penuh tekanan akibat intimidasi, pemerasan, serta kekerasan fisik, kini mulai kembali beraktivitas secara lebih normal. Sejumlah masyarakat menyampaikan bahwa situasi yang dahulu didominasi rasa takut, kini perlahan berubah menjadi ruang hidup yang lebih aman.

Peningkatan situasi keamanan tersebut juga tercermin dari dukungan masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan. Warga Kampung Soanggama dan Distrik Hitadipa secara resmi menyerahkan lahan kepada TNI untuk pembangunan pos keamanan. Penyerahan lahan ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan masyarakat sekaligus langkah penting dalam penguatan keamanan wilayah.

Momentum tersebut ditandai dengan prosesi penyerahan tanah oleh Kepala Kampung Soanggama, Marinus Lawiya, dan Kepala Distrik Hitadipa, Soleman Bilambani, sebagai perwakilan masyarakat. Prosesi adat yang menyertai penyerahan lahan menjadi simbol penerimaan sosial terhadap keberadaan TNI di wilayah tersebut.

 

Pernyataan Pangkoops Habema

Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si., menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat serta menegaskan bahwa seluruh operasi yang dilakukan mengedepankan profesionalisme dan upaya perlindungan terhadap warga sipil.

“Kami akan terus mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata dan memastikan wilayah Papua tetap aman dan damai. Keselamatan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas”.

Lebih lanjut, Pangkoops menegaskan bahwa pelaksanaan tugas TNI di Papua sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, peran TNI tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup komunikasi sosial, dukungan terhadap pelayanan publik, serta kontribusi dalam percepatan pembangunan wilayah. (ERIK BIRO HAMAS KEMHAN/MTM)

       



0 Komentar