Kaltim - Eksekutifmedia.com. Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp 8,5 miliar disorot publik di tengah efisiensi anggaran. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sendiri mengklaim belum menerima mobil dinas yang dimaksud. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) dan BPKAD menyatakan sudah ada anggaran untuk pengadaan mobil dinas. Informasi dihimpun, mobil dinas itu disebut memiliki spesifikasi mesin 3.000 cc hybrid.
Jenis Mobil Dinas Gubernur
Mengutip detikOto, dana Rp 8,5 miliar itu digunakan untuk pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang mumpuni untuk kemampuan offroad. Namun tak disebutkan mobil off-road apa yang dibeli untuk mobil dinas Gubernur Kaltim.
Dengan spesifikasi dan harga yang disebutkan, diduga mobil yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Berdasarkan daftar harga di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standard dijual dengan harga Rp 7,43 miliar di Jakarta. Mobil itu mengadopsi mesin 2.996 cc PHEV.
Butuh Kendaraan 'Badak' untuk Medan Berat
Sekda Kaltim Sri Wahyuni tidak menampik terkait pengadaan mobil 3.000 cc tersebut. Menurutnya, ada alasan tersendiri mengapa Gubernur membutuhkan mobil dinas tertentu. Hal ini disesuaikan dengan lanskap geografis Kaltim terutama di wilayah pelosok.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri dikutip dari Antara, Senin (23/2/2026).
Sri menambahkan, BPKAD telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. Meskipun Pemprov sempat merencanakan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
"Kondisi jalur di Kaltim sering kali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," lanjutnya.
Gubernur Klaim Masih Pakai Mobil Pribadi
Menanggapi polemik mobil dinas Rp 8,5 miliar ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyebut belum menerima mobil tersebut. Ia mengatakan sampai hari ini dirinya masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan kunjungan dinas lapangan.
"Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujarnya kepada awak media, Senin (23/2/2026).
Mobil Dinas Penting untuk Representasi IKN
Rudy menambahkan sejauh ini Pemprov Kaltim juga memiliki mobil dinas yang tersedia di Jakarta. Mobil tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah di level nasional. Rudy menegaskan, posisi Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kepala daerah Kaltim sering menerima tamu.
"Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.
Spesifikasi Ikut Permendagri
Pengadaan kendaraan dinas, kata Rudy, juga mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Aturan tersebut menyebut kendaraan kepala daerah jenis sedan maksimal 3.000 cc dan jenis jeep 4.200 cc.
"Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," ujarnya.
Akademisi Unmul: Efisiensi Cuma Gimik
Dosen Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menilai kebijakan pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar mencerminkan watak dari pejabat. Pria yang akrab disapa Castro ini mengatakan wajar bila masyarakat bertanya-tanya karena ini berkaitan dengan skala prioritas dan empati terhadap kebutuhan masyarakat.
"Yang paling utama sebenarnya soal prioritas. Gubernur gagal melihat skala prioritas, apakah mobil dinas yang didahulukan atau sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya," kata Castro kepada detikKalimantan, Senin (23/2/2026).
Castro menilai sektor pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dibanding pengadaan fasilitas dengan nilai anggaran yang dinilai fantastis. Ia juga mengkritik komitmen efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah daerah.
"Gubernur juga saya kira mulutnya sudah berbusa-busa bicara soal efisiensi ternyata cuma sekedar gimik kan. Kenapa saya bilang cuma sekedar gimik? Ya di mana-mana ngomong efisiensi, di tempat ini, di tempat itu, berbusa-busa mulut ngomong efisiensi tapi ternyata faktanya ya gubernur sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik bagaimana skala prioritas bicara soal efisiensi itu," pungkasnya. (MTM)
0 Komentar