Mataram - Eksekutifmedia.com. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Barat (PEDANG NTB), menggelar demonstrasi di kantor DPD Partai Gerindra NTB di Jalan Mapajahit, Kota Mataram, menuntut pencopotan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dari keanggotaan Partai Gerindra, Senin (30/3).
Aksi unjuk rasa ini merupakan respons atas mencuatnya dugaan skandal amoral yang menyeret nama sang Bupati Bambang Firdaus, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Dompu, dituding melakukan pelanggaran etik berat berupa perselingkuhan dengan seorang perempuan yang masih berstatus istri sah orang lain.
Dalam orasinya, Direktur PEDANG NTB, Abdul Halik, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar urusan privat. Menurutnya, ketika seorang kepala daerah tersandung isu asusila, hal itu secara otomatis melukai integritas jabatan publik yang diembannya.
“Kami mendesak DPD Gerindra NTB untuk segera memproses dan mengadili Ketua DPC Gerindra Dompu. Skandal ini telah mencederai muruah partai di mata rakyat NTB,” teriak Halik di hadapan massa aksi.
Halik juga meminta agar Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra di Jakarta tidak tinggal diam. Ia mendesak adanya rekomendasi pemberhentian tetap bagi kader yang terbukti melakukan pelanggaran etika berat. “MKP harus tegas. Copot Bupati Dompu sebagai kader jika ingin menjaga marwah partai tetap bersih,” tambahnya.
Senada dengan Halik, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Doali, menyoroti aspek moralitas kepemimpinan. Sebagai aktivis HMI, ia menilai kepala daerah seharusnya menjadi kompas moral bagi masyarakatnya.
“Pelanggaran etika ini menunjukkan adanya krisis integritas yang sangat serius. Seorang Bupati adalah simbol daerah. Jika simbolnya saja sudah cacat moral, bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan pada institusi pemerintahan daerah?” ujar Doali dengan nada getir.
Menanggapi tekanan massa yang kian memanas, pihak DPD Partai Gerindra NTB akhirnya angkat bicara. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB, Sudirsah Sujanto, mencoba mendinginkan suasana dengan menyatakan bahwa partai belum bisa mengambil keputusan drastis.
“Hingga detik ini, apa yang berkembang di publik masih sebatas isu. Kami di internal partai belum menerima satu pun laporan formal atau bukti otentik terkait tuduhan tersebut,” jelas Sudirsah saat menemui awak media di sela-sela kesibukannya sebagai anggota DPRD NTB.
Meskipun demikian, Sudirsah memastikan bahwa partai tidak menutup mata. Ia berjanji akan melakukan mekanisme klarifikasi atau tabayyun kepada Bambang Firdaus, untuk mendengar langsung duduk perkara dari sisi yang bersangkutan.
“Langkah awal adalah klarifikasi. Kami tidak bisa memecat seseorang hanya berdasarkan desakan massa tanpa proses internal yang benar. Soal pemanggilan resmi, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Ketua DPD,” tutur legislator dapil KLU-Lobar tersebut.
Di sisi lain, publik juga menyoroti langkah Bupati Dompu yang telah melaporkan sejumlah akun media sosial, termasuk suami dari perempuan yang diduga terlibat, ke Polres Dompu atas tuduhan pencemaran nama baik.
Terkait hal ini, Sudirsah Sujanto menegaskan bahwa Gerindra tidak akan mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Menurutnya, laporan polisi tersebut adalah hak pribadi Bambang Firdaus untuk membela diri secara hukum.
“Kalau soal laporan ke kepolisian, itu ranahnya beliau secara pribadi atau kedinasan. Fokus kami di partai adalah pada mekanisme internal organisasi. Selama belum ada keputusan inkrah atau bukti pelanggaran AD/ART yang nyata, kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” pungkasnya. (MTM)
0 Komentar