Jakarta - Eksekutifmedia.com. Keputusan Indonesia mengimpor hingga 105.000 truk pikap dari India guna mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu gelombang penolakan dari para politisi dan kegelisahan di kalangan industri.
Para penentang khawatir impor tersebut dapat melemahkan industri otomotif dalam negeri, meskipun perusahaan pelat merah di balik pengadaan senilai Rp40 triliun itu menegaskan telah bertindak sesuai hukum dan demi kepentingan nasional.
Pemesanan kepada dua perusahaan berbeda di India dilakukan oleh Agro Industri Nasional (Agrinas), BUMN yang dibentuk tahun lalu untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia.
Agrinas menyatakan truk-truk tersebut akan mendukung Kopdes Merah Putih, salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok pedesaan dan meningkatkan ketahanan pangan.
Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai visinya bagi Indonesia dalam empat hingga lima tahun sejak pelantikannya pada Oktober 2024.
Pemerintahannya berfokus segera mencapai kemandirian pangan, dengan menargetkan swasembada beras dalam jangka pendek melalui peningkatan produksi nasional, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta penguatan lumbung pangan desa dan nasional.
Para analis yang diwawancarai CNA berpandangan bahwa kebijakan impor pikap dari India bertentangan dengan upaya Prabowo mempercepat industrialisasi domestik serta mengutamakan manufaktur lokal. Sebagian mendesak pemerintah meninjau kembali rencana tersebut, menunda proses pengadaan atau bahkan membatalkan kontrak.
“Saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang diperlukan bagi industri dalam negeri,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif lembaga pemikir Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
“Ada potensi kerugian ekonomi sekitar Rp39 triliun dari tenaga kerja yang seharusnya bisa terserap (jika kendaraan tersebut diproduksi di Indonesia).”
Ia menambahkan, impor tersebut akan menciptakan persaingan dengan produsen domestik yang berpotensi menyebabkan sekitar 330.000 pekerja kehilangan pekerjaan.
APA ISI KESEPAKATANNYA?
Produsen otomotif India mengungkapkan secara terbuka kesepakatan ekspor pada awal Februari, sebelum pihak Indonesia mengumumkan pengadaan tersebut.
Pada 4 Februari, Mahindra & Mahindra dalam siaran pers menyatakan akan memasok 35.000 unit pikap Scorpio kepada Agrinas tahun ini, dan menyebutnya sebagai pesanan ekspor terbesar sepanjang sejarah perusahaan.
Perusahaan asal India itu menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat rantai pasok pedesaan Indonesia, karena dinilai akan mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa dan mendukung transformasi ketahanan pangan nasional.
“Kami menantikan kerja sama ini dan mendukung Koperasi Indonesia melalui kemitraan kami dengan Agrinas Pangan Nusantara,” kata Nalinikanth Gollagunta, CEO divisi otomotif Mahindra & Mahindra, dalam siaran pers tersebut.
“Dengan menghadirkan pikap Scorpio sebagai bagian dari Koperasi, kami memperkuat tulang punggung logistik yang andal untuk menghubungkan petani ke pasar secara lebih efisien.”
Mahindra menyatakan pikap Scorpio diproduksi di pabrik Nashik, India, dan akan disesuaikan untuk “memenuhi kebutuhan operasional Koperasi—mulai dari jalan pedesaan yang berat hingga jalur pertanian”.
Empat hari kemudian, Tata Motors India mengonfirmasi kesepakatan untuk memasok 70.000 kendaraan ke Indonesia, yang terdiri atas 35.000 pikap Tata Yodha dan 35.000 truk Ultra T.7.
Asif Shamim, Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia, mengatakan kedua model tersebut dirancang untuk “kinerja berkelanjutan, tingkat kesiapan operasional yang tinggi, dan efisiensi biaya operasional”.
“Pengoperasiannya akan mendukung logistik pertanian di Indonesia dengan meningkatkan konektivitas serta memungkinkan pergerakan barang yang lebih efisien di jaringan pedesaan dan regional.”
Pengumuman dari kedua perusahaan itu berarti Indonesia akan mengimpor total 105.000 kendaraan dari India.
AWAL MULA KONTROVERSI
Kontroversi mencuat setelah kabar mengenai kesepakatan tersebut beredar di media Indonesia.
Kritik menguat setelah laporan kedatangan sekitar 1.200 unit Mahindra di Jakarta, memaksa Direktur Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota menggelar konferensi pers pada Selasa (24/2).
Dia menjelaskan bahwa langkah itu diambil karena produsen di Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan Agrinas dan harga penawarannya lebih tinggi. Pernyataannya itu kemudian memicu perdebatan.
Joao menyatakan keputusan mengimpor kendaraan dari India diambil setelah negosiasi dengan produsen domestik gagal menjamin kapasitas produksi dan harga yang memadai.
Ia mengatakan kendaraan produksi lokal dari merek seperti Toyota Astra, Mitsubishi, Hino, dan Suzuki telah diundang untuk berpartisipasi, namun tidak dapat memenuhi persyaratan volume maupun tenggat waktu.
Karena itu, Agrinas akhirnya berkomitmen membeli 70.000 unit pikap 4x4, yang dibagi rata antara Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
Joao mengatakan truk pikap tersebut diperlukan untuk melintasi medan pedesaan Indonesia yang sulit. Dia mengklaim pengadaan itu menghasilkan penghematan hingga Rp46,5 triliun, meski rincian harga tidak diungkapkan.
Ia menambahkan, harga kendaraan tersebut juga lebih murah Rp50 juta per unit dibandingkan yang diproduksi di Indonesia. Menurutnya, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors juga telah menyatakan kemungkinan membangun pabrik atau pusat suku cadang di Indonesia dalam waktu dekat.
Dengan demikian, layanan perbaikan dan purnajual seharusnya “tidak menjadi masalah”, klaimnya.
“Jadi, selain menyelesaikan persoalan layanan purnajual, langkah ini juga akan menciptakan peluang kerja baru di Indonesia,” ujarnya kepada CNA.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kopdes akan meminjam dana dari bank-bank milik negara untuk membiayai kendaraan tersebut.
“Tugas saya di Kementerian Keuangan adalah memastikan pembayaran Rp40 triliun selama enam tahun ke depan,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, seraya mengungkap nilai impor tersebut.
DAMPAK YANG MUNGKIN TIMBUL
Rencana tersebut memicu kritik dari anggota DPR, pelaku usaha, dan serikat pekerja yang memperingatkan adanya dampak ekonomi yang lebih luas.
Mereka mempertanyakan apakah penghematan biaya jangka pendek sepadan dengan potensi pengorbanan terhadap pertumbuhan industri dalam negeri, lapangan kerja, dan pengembangan rantai pasok.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan sekitar 1,3 juta unit kendaraan saat ini diproduksi setiap tahun di dalam negeri, namun masih ada ruang untuk peningkatan guna memenuhi kebutuhan pemerintah.
"Kami mempunyai kapasitas yang masih bisa digunakan. Kapasitas kami itu 2,59 juta, produksi baru 1,3 juta," kata Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, dalam konferensi pers pada 23 Februari. Produksi belum optimal akibat permintaan yang melambat.
“Kalau ini didorong, pasti akan sangat luar biasa dampaknya baik bagi industri. Karena kalau industri itu berkembang, bukan hanya pekerjaan bisa pertahankan, tapi juga investasi akan terus berkembang."
Kekhawatiran tersebut muncul ketika industri otomotif masih berupaya pulih dari dampak pandemi COVID-19.
Pada 2025, Toyota mencatat penjualan kendaraan terbanyak di Indonesia, disusul Daihatsu dan Mitsubishi Motors. Ketiga perusahaan tersebut memiliki pabrik di Indonesia.
Menurut Gaikindo, penjualan grosir Toyota tahun lalu mencapai 250.431 unit, sementara penjualan ritel tercatat 258.923 unit.
Daihatsu membukukan 130.677 unit penjualan grosir dan 137.835 unit penjualan ritel tahun lalu.
Penjualan Mitsubishi pada 2025 relatif lebih rendah, masing-masing 71.781 unit secara grosir dan 71.233 unit secara ritel.
Putu mengatakan kapasitas produksi pikap lokal melebihi 400.000 unit per tahun dan mendesak pembuat kebijakan mempertimbangkan dampak dari rencana Agrinas mengimpor kendaraan dari India terhadap lapangan kerja dan investasi di Indonesia.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built-up (CBU) berisiko melemahkan manufaktur otomotif nasional dan merapuhkan rantai pasok industri.
Kadin juga mempertanyakan koordinasi antar-kementerian terkait, sembari menyoroti besarnya nilai pengadaan tersebut.
"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh." kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin.
Firman Soebagyo, anggota DPR dari Partai Golkar—anggota koalisi pemerintahan Prabowo—menilai langkah impor tersebut bertentangan dengan tujuan presiden untuk memperkuat industri dalam negeri.
Ia juga mempertanyakan ketersediaan suku cadang dan dukungan layanan purnajual di wilayah pedesaan.
Dalam kasus Toyota di Indonesia, misalnya, Firman mengatakan perusahaan asal Jepang itu telah memiliki rantai pasok di dalam negeri, bahkan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jadi ini bisa mematikan UMKM karena mereka akan terdampak oleh rencana impor kendaraan dari India,” ujar Firman.
Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan sektor otomotif domestik saat ini sudah menghadapi penurunan pesanan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagian. Ia menambahkan, pemberian kontrak kepada produsen asing berpotensi mengorbankan lapangan kerja di Indonesia.
“Kami mendukung Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan meningkatkan perekonomian rakyat di pedesaan sekaligus menciptakan lapangan kerja,” kata Ristadi.
“Prabowo ingin memprioritaskan nasionalisme ekonomi, sehingga semua pihak seharusnya memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri.”
Analis kebijakan Agus Pambagio dari PH & H Public Policy Interest Group mempertanyakan apakah para anggota DPR telah dikonsultasikan terkait rencana tersebut sebelum pesanan dilakukan.
Agus menilai, meskipun Agrinas merupakan badan usaha milik negara, perusahaan itu seharusnya tetap berkonsultasi dengan DPR sebelum memutuskan langkah besar.
“Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah detailnya sudah dibahas, seperti siapa yang akan merawat (kendaraan), dan apa yang dilakukan jika terjadi kerusakan?”
Walau Sri Lanka dan Filipina juga mengimpor kendaraan Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, tak satu pun membuat pesanan besar yang menimbulkan kontroversi serupa.
Kepolisian Sri Lanka menerima 125 SUV Mahindra pada akhir 2022, sementara Kepolisian Filipina menerima sekitar 1.500 kendaraan Mahindra pada 2014.
Namun demikian, pengadaan di Filipina tersebut kemudian menghadapi persoalan dan mendapat sorotan dari Komisi Audit negara itu.
BISAKAH DIBATALKAN?
Perdebatan kini berpusat pada apakah kontrak tersebut dapat direvisi atau sebaiknya dibatalkan sepenuhnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin meminta agar rencana impor ditunda hingga Presiden Prabowo melakukan peninjauan setibanya dari kunjungan luar negeri. Presiden diketahui telah kembali pada Jumat pagi dari Uni Emirat Arab.
“Tentu setelah presiden kembali, beliau akan membahas detail terkait impor tersebut,” kata Dasco, yang juga politisi Partai Gerindra pimpinan Prabowo.
“Dan tentu presiden juga akan meminta pandangan serta menghitung kesiapan perusahaan dalam negeri.”
Kadin menyambut baik langkah DPR untuk menunda impor, namun menilai akan “lebih baik” jika rencana tersebut dibatalkan.
“Kami telah berkoordinasi dengan pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen,” kata Saleh dari Kadin.
“Mereka meminta presiden menghentikan impor mobil dari India yang sedang berjalan.”
Senada, anggota DPR Firman dari Partai Golkar juga menginginkan pengadaan dari India dibatalkan.
“Menurut saya, skema ini seharusnya tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan,” ujarnya.
Meski sekitar 1.200 kendaraan telah tiba di Indonesia, ekonom Bhima menilai pembatalan kemungkinan masih dapat dilakukan.
“Masih mungkin, tetapi mungkin ada biaya pemutusan kontrak. Itu yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Joao, Direktur Agrinas, mengatakan keputusan mengimpor kendaraan tersebut diambil berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, gudang, dan fasilitas bagi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Ketika CNA menanyakan apakah Prabowo mengetahui rencana impor tersebut, ia menjawab: “Ya. Sejak awal.”
Joao tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Namun demikian, ia menyatakan akan mematuhi setiap arahan pemerintah maupun DPR, termasuk jika diputuskan pembatalan, dan siap menghadapi konsekuensi kontraktual yang mungkin timbul.
“Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur (Utama Agrinas) akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat,” kata Joao dalam konferensi pers pada Selasa lalu.
“Kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier, itulah tanggung jawab saya dan saya ambil tanggung jawab itu dan segala konsekuensinya akan saya tanggung,” tambahnya.
Meski keputusan akhir berada di tangan pemerintah, Bhima menilai ke depan diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, terutama antar-lembaga pemerintah.
“Dalam membuat kebijakan, harus memikirkan konsekuensinya, apalagi harus peka terhadap industri dalam negeri yang sedang membutuhkan stimulus.” (MTM)
0 Komentar