Massa Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu Bawa Uang Recehan ke Pendopo Bupati
Indramayu - Eksekutifmedia.com. Massa dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) tampak membawa tiga karung berisi uang receh ke Pendopo Bupati Indramayu, Jalan Letjen Sutoyo, Kecamatan/Kabupaten Indramayu. Uang recehan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas rusaknya sejumlah fasilitas Alun-alun Indramayu hingga landmark Tugu Nol Kilometer Indramayu dalam unjuk rasa Kompi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.
Tiga karung berisi ribuan keping uang recehan Rp 500 – Rp 1000 itu tampak dibawa ke Pendopo Bupati Indramayu oleh sejumlah petambak yang menolak program revitalisasi tambak Pantura yang dicanangkan pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, mereka terlihat menumpahkan kepingan uang recehan itu ke teras pendopo, karena Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menolak untuk menerimanya, karena khawatir melanggar aturan.
“Jika saya menerimanya, maka itu namanya gratifikasi,” kata Lucky Hakim saat menemui massa Kompi yang datang ke Pendopo Bupati Indramayu, Jalan Letjen Sutoyo, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Senin (6/4/2026) sore.
Ia mengatakan, pemerintah daerah hanya bisa menerima uang dari masyarakat melalui mekanisme resmi, misalnya pajak, retribusi, hibah yang tercatat dalam anggaran, maupun lainnya. Selain itu, terkait tuntutan pertanggungjawaban atas kerusakan fasilitas Alun-alun Indramayu hingga Tugu Nol Kilometer Indramayu dalam pernyataannya sebelumnya ialah dalam bentuk perbaikan, bukan penggantian uang.
“Kalau ingin memperbaikinya, silakan kerusakannya diperbaiki, sehingga kondisinya seperti semula, karena fasilitas yang rusak itu dibangun menggunakan APBD, dan perbaikannya memakai anggaran daerah,” ujar Lucky Hakim.
Koordinator Umum Kompi, Hatta, menyampaikan, uang receh tersebut merupakan hasil penggalangan dana dari masyarakat pesisir Indramayu, khususnya yang terlibat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Pihaknya mengakui, tidak mengetahui jumlah nominal uang receh yang berhasil dihimpun, dan menegaskan aksi tersebut murni sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat kerusakan fasilitas publik di kawasan Alun-Alun Indramayu.
Ia menegaskan, tak ada maksud lain dalam aksi kali ini, bahkan sama sekali bukan bentuk sindiran terhadap pemerintah daerah, karena murni berasal dari sumbangan masyarakat pesisir yang ingin berpartisipasi.
“Kami dapatnya uang recehan, kemungkinan orang kecil hanya memiliki itu, dan kami juga enggak tahu jumlahnya berapa, silakan dihitung saja, jika kurang maka akan kami tambah lagi,” kata Hatta.
Penjelasan Bupati tentang Penolakan Uang Recehan
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjelaskan bahwa penolakannya terhadap penerimaan uang recehan tersebut dilakukan karena khawatir melanggar aturan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah hanya menerima uang melalui mekanisme resmi. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tuntutan Kompi harus dipenuhi melalui cara yang sesuai dengan aturan. Menurutnya, kerusakan fasilitas publik yang terjadi selama unjuk rasa harus diperbaiki, bukan diganti dengan uang. Fasilitas tersebut dibangun menggunakan dana APBD, dan perbaikannya juga harus dilakukan melalui anggaran daerah.
Tanggung Jawab dan Partisipasi Masyarakat
Hatta, Koordinator Umum Kompi, menjelaskan bahwa aksi penggalangan dana tersebut dilakukan secara sukarela oleh masyarakat pesisir Indramayu. Ia menekankan bahwa uang recehan yang dikumpulkan berasal dari partisipasi masyarakat yang ingin bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti, ia menyatakan bahwa jika diperlukan, pihaknya akan menambahkan uang recehan tersebut.
Menurut Hatta, aksi ini tidak dimaksudkan sebagai sindiran terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, ia menilai bahwa tindakan ini adalah wujud kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum yang rusak. Dengan demikian, aksi ini menjadi bentuk partisipasi aktif dari masyarakat pesisir dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Reaksi dan Tindak Lanjut
Reaksi dari pihak pemerintah daerah terhadap aksi ini masih dalam proses evaluasi. Namun, Bupati Lucky Hakim tetap menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik. Ia berharap agar semua pihak dapat menjaga suasana yang damai dan saling menghormati.
Selain itu, pihak Kompi juga berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan demikian, harapan besar diarahkan pada adanya kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan di wilayah Indramayu. (MTM)
0 Komentar