Aksi para guru ini diwarnai isak tangis. Mereka tak kuasa menahan tangis dan berharap adanya perhatian pemerintah terhadap mereka. Para guru bahkan sampai membakar seragam mereka karena merasa tidak dihargai. Padahal tanggung jawab mereka dalam mencerdaskan anak bangsa sangat berat namun kesejahteraan guru sangat tidak layak.
Salah seorang perwakilan guru SDN 1 Jontlak, Sinasah menyampaikan bahwa gaji yang diberikan pemerintah hanya Rp 200.000 per bulan. Angka ini jauh dari kata layak mengingat tanggung jawab seorang guru sangat besar dalam mengasuh peserta didik. Di sisi lain, ada tanggung jawab besar dalam keluarga juga yang harus dipenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Apa yang kita dapatkan hanya Rp 200.000 per bulan. Biaya bensin saja sebulan tidak cukup. Maka kami berharap agar gaji guru sama seperti upah minimum kabupaten (UMK) yang nilainya Rp 2 juta lebih. Kalaupun tidak bisa UMK maka setidaknya bisa sama dengan upah saat honor. Saat kami honor gaji Rp 500.000 tapi sekarang jadi PPPK PW malah Rp 200.000,” ungkap Sinasah saat orasi di kantor bupati Lombok Tengah, kemarin.
Sambil menangis ia mengaku dengan gaji hanya Rp 200.000 ada anak dan istri yang menunggu di rumah. Sementara di sekolah ia memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan anak bangsa biar tidak buta huruf. “Kalian bisa menjadi pejabat itu berkat didikan guru. Apakah ini bentuk balasan terhadap guru. Apakah ini bentuk penghargaan terhadap guru. Ini zalim namanya,” tambahnya.
Sinasah berharap kedepan bisa mendapatkan keadilan karena sudah belasan tahun mereka mengabdi kepada anak bangsa agar kedepan anak bangsa bisa lebih bagus. Para guru rela meninggalkan anak dan istri demi mendidik generasi bangsa, tapi hidup mereka sendiri tidak layak. “Sayang sekali perjuangan kami tidak dihargai pemerintah. Kami datang menuntut hak kami agar kami bisa hidup layak. Kalau upah kami hanya Rp 200.000 bagaimana kami bisa mendidik anak-anak kami dengan nyaman,” ucapnya.
Guru lainnya, Rauhun menyampaikan, selain upah yang layak mereka sangat berharap bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu, karena perjuangan guru dalam mendidik peserta didik sangat besar dan mengabdi puluhan tahun. Maka sangat wajar jika pemerintah hadir memberikan perhatian kepada para guru. “Para pejabat bisa duduk dikursi empuk karena berkat didikan guru, tapi saat ini tidak ada perhatian terhadap guru. Maka tolong perhatikan nasib guru, karena tanpa guru tidak akan ada pejabat,” ucapnya sembari menangis.
Rauhun berharap, kedepan jika ada formasi untuk PPPK agar mereka lebih diperioritaskan, karena ada beberapa daerah yang informasi mereka dapatkan bahwa Pemda mengusulkan PPPK Paruh Waktu untuk bisa menjadi penuh waktu. “Kami meminta agar pemerintah memberikan perhatian kepada para guru,” tegasnya.
Para guru ditemui Asisten I Setda Lombok Tengah, H Lalu Muliawan. Namun mereka menolak dan meminta yang menemui mereka adalah bupati maupun wakil bupati agar tuntutan mereka ada solusi. (MTM)
0 Komentar