Lombok Tengah - Eksekutifmedia.com. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kawal NTB angkat bicara terkait polemik rendahnya upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Tengah yang hanya sebesar Rp200.000 per bulan. 

Kawal NTB menilai isu upah rendah tersebut hanyalah puncak gunung es dari masalah transparansi anggaran yang jauh lebih besar di tingkat Puskesmas, 25 April 2026.

Divisi Kebijakan Publik, Anti Korupsi, dan HAM Kawal NTB, Fahrurozi yang akrab disapa Ojhie, menyatakan bahwa masalah sebenarnya bukan sekadar nominal upah, melainkan adanya tabir gelap dalam pengelolaan Dana Kapitasi dan Biaya Operasional Puskesmas (BOP).

"Ada hal yang ditutupi oleh masing-masing Puskesmas terkait besaran dana Kapitasi dan BOP selama ini. Semestinya, besaran dana yang diterima disampaikan secara terbuka kepada para Tenaga Kesehatan (Nakes), termasuk rincian pembagiannya," ujar Ojhie. 

Ojhie menjelaskan bahwa transparansi sangat krusial agar tidak ada ruang bagi oknum untuk bermain. Jika dalam satu Puskesmas terdapat 10 Nakes yang berhak menerima dana tersebut, maka jumlah dan mekanismenya harus klir.

Berdasarkan data yang dihimpun Kawal NTB sejak tahun 2024, terdapat dana hingga ratusan juta rupiah yang digelontorkan ke Puskesmas-Puskesmas untuk pembayaran Kapitasi. Merujuk pada penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, dr. Mamang Baginasyah, seharusnya ada alokasi sekitar Rp1,3 juta untuk masing-masing Nakes, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu.

Namun, realita di lapangan justru memicu protes karena Nakes merasa hanya menerima sisa yang sangat minim.

Kawal NTB menduga kuat bahwa pihak Dinas Kesehatan bersama pihak Puskesmas tidak melaporkan kondisi keuangan yang sebenarnya kepada Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri. 

"Ada indikasi upaya sistematis untuk menyembunyikan fakta penting mengenai penggunaan dana Kapitasi dari pimpinan daerah," ungkapnya. 

Sebagai langkah nyata dalam memperjuangkan keadilan bagi para Nakes, Kawal NTB saat ini tengah melakukan pendalaman data dan bukti-bukti lapangan.

"Kami sedang melakukan pendalaman untuk membawa masalah ini ke jalur hukum," tegasnya. 

Hal ini menurutnya sangat penting untuk membuktikan apakah dana tersebut digunakan secara benar atau tidak. 

"Dari jumlah dana yang ada di masing-masing Puskesmas, kami menduga kuat ada penyelewengan dan semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab," pungkas Ojhie. (MTM)