Indramayu - Eksekutifmedia.com. Aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Bupati Indramayu oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) berakhir dengan pengrusakan fasilitas umum. Massa menuntut pembatalan Proyek Strategis Nasional (PSN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perhutani di wilayah tersebut.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengecam keras aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan aset daerah tersebut. "Saya menyayangkan dan kecewa dengan aksi pengrusakan fasilitas umum tersebut, karena itu minta diganti karena itu dibangun menggunakan uang rakyat, kalo nilainya seratus jutaan," ujar Lucky, Kamis, 2 April 2026.
Lucky Hakim menegaskan bahwa perbuatan pengrusakan tersebut memiliki unsur pelanggaran hukum yang serius. "Jika dibutuhkan kita bisa berkonsultasi dengan pak Kapolres mengenai hal ini," katanya saat konferensi pers di Pendopo Indramayu.
Terkait tuntutan massa, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan absolut untuk membatalkan proyek pusat. "Bupati selaku kepala dearah tidak mempunyai kewenangan untuk menolak apalagi menghambat laju kegiatan program proyek strategis nasional tersebut," ucap Lucky menegaskan.
Menanggapi hal itu, Koordinator Umum Kompi, Hatta, menyatakan pihaknya siap bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi. "Kompi sangat siap bertanggung jawab atas peristiwa pengrusakan fasilitas umum tersebut, meski ratusan juta ditafsir kerusakannya," ujar Hatta, saat dihubungi RRI pada Jumat, 3 April 2026.
Kompi menyatakan kesediaan untuk mengganti seluruh kerugian material, namun dengan syarat Bupati harus memenuhi tuntutan warga. Mereka mendesak Pemkab Indramayu mencabut nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait revitalisasi tambak.
Hatta menegaskan jika aspirasi mereka tidak dipenuhi, massa akan kembali turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar. "Tuntutan kami tetap pada penolakan, dan Pemkab harus menolak dengan mencabut kesepakatan Proyek Strategis Nasional itu, jika ingin ada kompensasi ganti rugi," kata Hatta.
Meski bersikap tegas terhadap tuntutan, pihak Kompi tetap menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kericuhan yang timbul. "Kendati demikian juga pihak Kompi tetap meminta maaf kepada semua pihak atas insiden peristiwa ini," ucap Hatta dalam keterangannya. (MTM)
0 Komentar