Bima - Eksekutifmedia.com. Gelombang mutasi menyasar puluhan pejabat Pemkab Bima. Pada mutasi perdana era Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bima Ady Mahyudi-Irfan Zubaidy, sebanyak 30 orang pejabat digeser.
Mutasi besar-besaran ini tertuang dalam surat keputusan nomor 821.2/33/07.2 tahun 2026 untuk 17 pejabat struktural eselon II. Sedangkan pelantikan 13 pejabat eselon III tercantum dalam surat keputusan nomor 821.2/34/07.2 tahun 2026.
Pelantikan 30 pejabat ini dipimpin Bupati Bima Ady Mahyudi di ruang rapat utama kantor Bupati Bima, Rabu (7/1). Hadiri juga Wabup Irfan Zubaidy dan Sekda Adel Linggi Ardi.
Dalam mutasi eselon II, Kadis Dikbudpora Zunaidin digeser menjadi Kepala Dinas Sosial; Inspektur Inspektorat Agus Salim kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bima; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kamaruddin menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Kepala Bappeda Taufik kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; sedangkan Kepala Dinas PUPR Suwandi digeser menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pejabat lainnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Aris Gunawan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Bima; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahrul menjadi Kadis Dikbudpora; Kepala Dinas Pariwisata A Salam menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muh Natsir menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dahlan menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan A Rifai menjadi Kepala Dinas Perhubungan; Kepala Dinas Perhubungan Masykur menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muh Chandra Kusuma kini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Ruslan menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Kepala Dinas Sosial Tajudin menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Amrin Munawar menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Terakhir, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Iwan Setiawan menjadi Inspektur Inspektorat Bima.
Pada jajaran eselon III, Syahrul yang sebelumnya pelaksana pada Bagian Kesra Setda menjadi Camat Madapangga; Syaikhu sebelumnya pelaksana pada DPMPTSP menjadi Camat Langgudu; Muaidin yang pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Camat Lambu; dan Abbas selaku pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Bima menjadi Camat Monta.
Selanjutnya, Kasmir yang sebelumnya Kabag Umum Setda Bima menjadi Sekretaris Dinas Perindag; Adrizal Ardiansyah selaku Penata Penanggulangan Bencana BPBD menjadi Kabag Umum Setda Bima; Indra fajar, yang sebelumnya Kabid Mutasi pada BKD dan Diklat menjadi Kabid Pembinaan Promosi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Firdaus yang sebelumnya Analisis SDM Aparatur BKD dan Diklat dipromosi menjadi Kabid Mutasi BKD; Arifudin yang sebelumnya Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian BKD menjadi Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bima; Abdul Haris yang sebelumnya Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setda Bima dipromosi menjadi Kabid Perencanaan Pengembangan Kepegawaian BKD dan Diklat; Zainuddin yang sebelumnya Kabid Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik Bakesbangpol dilantik menjadi Sekretaris Bakesbangpol Bima; Aidin yang sebelumnya Sekretaris Bakesbangpol menjadi Sekretaris Dinas Sosial; Muhlis selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dipromosi menjadi Kabag Hukum.
Bupati Bima Ady Mahyudi menginstruksikan agar para pejabat yang dilantik fokus pada program prioritas daerah dan menghentikan kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung dan tidak mendukung visi pembangunan daerah.
”Saya meminta pejabat yang dilantik agar memperkuat disiplin anggaran dan kinerja, Setiap program harus terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata usai pelantikan.
Para kepala OPD yang dilantik diminta mempercepat pelaksanaan program strategis. Tidak boleh ada keterlambatan yang disebabkan kelalaian administrasi atau lemahnya koordinasi.
”Tingkatkan kualitas pelayanan publik, layanan harus cepat, mudah, ramah dan berkeadilan terutama bagi masyarakat kecil dan wilayah terpencil,” tegas dia.
Ady meminta pula para pejabat membangun kerja lintas OPD dan menghilangkan ego sektoral. ”Karena tantangan pembangunan tidak bisa diselesaikan secara parsial,” (MTM)
0 Komentar