Lomok Tengah - Eksekutifmedia.com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah mencatat, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 melampaui target. Angkanya mencapai Rp2,90 triliun atau setara 102,67 persen.
Namun, penyerapan belanja daerah hanya mencapai
96,21 persen atau setara dengan Rp2,81 triliun. Sehingga, memiliki selisih
anggaran sekitar 3,79 persen di akhir tahun 2025.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note menegaskan, selama 2025
seluruh anggaran terserap keseluruhan.
“Selama tahun anggaran 2025, tidak ada anggaran
yang serapannya tertunda. Semua target fisik terlaksana dengan baik dan sampai
akhir tahun. Tidak ada pekerjaan yang belum terbayarkan,” katanya
kepada NTBSatu, Rabu, 1 April 2026.
Meskipun ada sisa anggaran, Arman menegaskan, hal
itu tidak tidak disebabkan karena proyek mangkrak atau gagal bayar. Oleh karena
itu, otoritas keuangan daerah tengah melakukan identifikasi mendalam.
Tujuannya, untuk memetakan sumber sisa anggaran agar bisa dipertanggungjawabkan
dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Sisa anggaran tersebut secara umum diidentifikasi
bersumber dari tiga faktor utama. Yaitu, pelampauan target pendapatan daerah,
efisiensi belanja operasional, dan sisa tender yang muncul dari selisih pagu
anggaran terhadap nilai penawaran atau kontrak kerja dengan pihak ketiga.
Arman juga menyebut, indikator pembangunan makro
di Lombok Tengah, menunjukkan tren positif. Di samping Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) naik menjadi 72,70 poin, angka kemiskinan berhasil turun dari
12,07 persen menjadi 10,68 persen pada tahun 2025.
“Kami belum dapat mengidentifikasi dampak yang
timbul atas sisa anggaran. Karena serapan fisik kegiatan atas rencana kegiatan
di tahun anggaran 2025 secara umum telah terpenuhi,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul
Bahri saat sidang paripurna DPRD menyatakan, jika hasil LKPJ akan menjadi
evaluasi krusial bagi eksekutif maupun legislatif.
Sedangkan untuk sisa anggaran, bisa Pemkab Lombok
Tengah alokasikan kembali pada tahun berjalan untuk mendukung program prioritas
pemerintah, termasuk kualitas lingkungan hidup dan penguatan infrastruktur.
0 Komentar