Maluku - Eksekutifmedia.com. Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan digitalisasi sistem untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan.
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath di Ambon, Jumat, mengatakan digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal di tengah ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
"Kita harus bisa menggenjot kemampuan fiskal untuk menopang rencana pembangunan di Maluku melalui digitalisasi sistem," ujarnya.
Berdasarkan data, target PAD murni Provinsi Maluku tahun 2025 sebesar Rp846,27 miliar dengan realisasi 74,27 persen atau Rp628,56 miliar.
Dari sektor pajak daerah, target Rp474 miliar terealisasi 98,44 persen atau Rp466 miliar, sedangkan retribusi daerah baru mencapai 55,87 persen dari target Rp55 miliar.
Menurut Abdullah, capaian tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi retribusi daerah serta penutupan celah kebocoran pendapatan.
Pemprov Maluku telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kebocoran PAD yang akan ditangani melalui sistem digital terintegrasi, antara lain pemungutan pajak dan retribusi secara elektronik, integrasi layanan pembayaran daring, serta pengawasan secara real time.
"Saya minta digitalisasi ini dikerjakan secara serius dan menjadi instrumen utama pengawasan," tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan layanan pembayaran non-tunai melalui kanal perbankan dan platform digital guna mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.
Wagub menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, aparat penegak hukum, hingga dunia usaha dan masyarakat.
Di sisi lain, peningkatan PAD perlu diiringi dengan perbaikan kualitas layanan publik agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menambahkan inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru juga terus dilakukan tanpa membebani masyarakat, termasuk melalui optimalisasi sektor pariwisata.
"Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah Maluku". (MTM)
0 Komentar