Buru - Eksekutifmedia.com. Bupati Buru, Ikram Umasugi, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025–2026 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas sejumlah kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Beberapa aspek yang menjadi sorotan meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan sistem pengawasan internal di tiap daerah.
Selain mengulas berbagai tantangan, forum ini juga menitikberatkan pada penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai langkah konkret dan terukur dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah ke depan.
RTL tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Buru menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru untuk terus mendukung serta mengimplementasikan program-program pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK.
“hasil rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti secara konsisten melalui penerapan RTL guna memperkuat integritas aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat” jelasnya.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Buru dalam kegiatan ini juga mencerminkan komitmen nyata daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru optimistis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta bebas dari praktik korupsi. (MTM)
0 Komentar