Jakarta - Eksekutifmedia.com. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa proses rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) tidak mengenal kuota khusus dan hanya dilakukan melalui satu jalur, yakni jalur reguler.
“Bahwa rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler. Jika ada pihak yang mengiming-imingi atau memberi janji bahwa peserta tersebut atau anaknya bisa diterima melalui kuota khusus, jangan ditanggapi, saya ulangi, jangan ditanggapi, abaikan saja,” kata Isir di Mabes Polri.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan praktik percaloan atau penipuan dalam proses rekrutmen.
Laporan dapat disampaikan melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, hotline rekrutmen, maupun laporan resmi ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atau Direktorat Reserse di kepolisian daerah.
Ia mengatakan, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, rekrutmen terpadu Polri tahun anggaran 2026 tetap mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
“Bersih, artinya penerimaan calon anggota Polri dilakukan secara objektif, jujur, adil, dan yang paling penting adalah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Isir.
“Transparan, rekrutmen dilakukan secara terbuka, melibatkan berbagai pihak pengawas, baik dari internal demikian juga pihak eksternal. Akuntabel, proses dan hasil penerimaan anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan data pendaftar Akpol tahun 2026.
Tercatat sebanyak 7.988 orang mendaftar secara daring, dengan 5.432 peserta dinyatakan lolos verifikasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Ia menambahkan, rekrutmen Taruna-Taruni Akpol merupakan investasi sumber daya manusia Polri untuk mencetak calon pimpinan institusi dalam 25 hingga 30 tahun ke depan.
“Karena itu proses seleksi harus dijaga integritasnya dan hanya melalui satu jalur, yakni jalur reguler,” kata Isir.
Evaluasi pendidikan Akpol
Di samping itu, ia jug memastikan bahwa Polri terus menganalisis dan mengevaluasi berkala kurikulum pendidikan di Akpol yang dinilai terlalu militeristik.
Menurut Isir, nilai disiplin dan penghormatan terhadap hierarki tetap menjadi bagian dari pendidikan, namun tidak identik dengan budaya militer.
Ia menegaskan bahwa Polri terus memperkuat kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, komunikasi humanis, serta nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas.
“Evaluasi terkait sikap perilaku yang memberi tambahan nilai-nilai kepribadian, dalam hal ini budaya-budaya kekerasan hubungan senior terhadap junior sudah lama diminimalisir bahkan dieliminir,” kata Isir.
“Secara singkat, kultur budaya polisi sipil inilah yang kemudian ditanamkan, bukan sekarang, sejak reformasi di '98 ketika polisi dipisahkan peran antara kawan-kawan TNI dan polisi. Saat ini itu sedang diperkuat,” ujar dia.
Taruna titipan
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi III DPR Safaruddin mempersoalkan masalah taruna Akademisi Kepolisian (Akpol) titipan.
Purnawirawan inspektur jenderal polisi ini menduga ada banyak orang-orang bermasalah yang masuk Akpol melalui jalur culas.
Anggapan itu muncul karena masih banyaknya kekerasan yang terjadi di Akpol dan Sekolah Polisi Negara (SPN).
Ia juga mengungkap temuan seorang taruni Akpol yang mengalami stroke, padahal kesehatan menjadi aspek penting untuk bergabung di Akpol. "
Berarti rekrutmennya yang salah. Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Bayar atau titipan? Sehingga Lemdiklat ini memproses itu tidak memenuhi standar kesehatan,". (MTM)
0 Komentar