Lombok Barat - Eksekutifmedia.com. Langkah tegas Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, yang mengultimatum jajaran RSUD Tripat justru menuai sorotan dari kalangan aktivis kesehatan.
Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan tidak akan ragu “membersihkan” jajaran rumah sakit yang dianggap tidak becus bekerja. Ia menilai persoalan utama bukan pada jumlah pegawai, melainkan pola kerja yang belum maksimal.
Namun, pernyataan yang menyinggung jumlah tenaga ahli gizi justru menjadi titik kritik. Bupati menilai keberadaan 23 ahli gizi di RSUD sebagai bentuk pemborosan, dengan membandingkannya pada skema SPPG dalam program MBG yang hanya menggunakan satu ahli gizi untuk melayani 3.000 penerima manfaat.
Koordinator Forum Komunikasi Aktivis Kesehatan NTB, Abdul Hafidzirrahman, menyayangkan pernyataan tersebut. Ia menilai komentar Bupati terlalu sederhana untuk persoalan yang kompleks.
“Ini keliatan sekali tidak paham soal rumah sakit. Jadi statemennya terkesan asbun,” tegas Hafiz.
Menurutnya, peran ahli gizi di rumah sakit tidak bisa direduksi sekadar menyiapkan makanan pasien. Lebih dari itu, mereka terlibat dalam pelayanan klinis, pengawasan status gizi pasien, hingga manajemen sistem makanan di rumah sakit secara menyeluruh.
“Rumah sakit itu sistem, bukan dapur umum,” tambahnya.
Hafiz juga menyoroti perbandingan antara RSUD dan SPPG dalam program MBG. Ia menilai, menyamakan keduanya adalah kekeliruan mendasar.
“Kalau satu ahli gizi melayani 3.000 orang di SPPG, itu jelas tidak ideal juga,” ujarnya.
Menurutnya juga, standar pelayanan di rumah sakit memiliki kompleksitas jauh lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan kondisi medis pasien yang beragam dan membutuhkan intervensi spesifik.
Lebih jauh, Hafiz mengingatkan bahwa sebagai pemilik RSUD, kepala daerah harus memiliki perspektif pelayanan publik, bukan semata-mata logika bisnis.
“Jangan selalu berpikir profit oriented. RSUD itu representasi hadirnya pemerintah di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, kepemimpinan di sektor kesehatan publik menuntut kebijaksanaan (wisdom), bukan sekadar pendekatan efisiensi ala korporasi.
“Ini bukan perusahaan swasta. Jangan memimpin seperti bos yang hanya hitung untung rugi. Jadi kepala daerah itu harus memiliki nilai wisdom dalam melihat segala segitu, apalagi soal rumah sakit” tutupnya. (MTM)
0 Komentar