Indramayu - Eksekutifmedia.com. Perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) akhirnya bertemu dengan Bupati Indramayu Lucky Hakim di Pendopo Indramayu, Selasa (28/4/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, massa Kompi menyampaikan keluh kesah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura.
Mereka menegaskan penolakan terhadap proyek tersebut.
Perwakilan Kompi, H Juhadi Muhammad mengatakan, banyak warga pesisir menggantungkan hidup dari lahan tambak yang selama ini dikelola.
“Kami khawatir akan munculnya pengangguran dan kemiskinan baru apabila lahan produktif yang selama ini dikelola diambil alih”.
Selain aspek ekonomi, Kompi juga menyoroti potensi dampak lingkungan.
Menurut Juhadi, kondisi banjir rob di wilayah Indramayu saat ini sudah semakin parah dan dikhawatirkan akan memburuk jika proyek tetap berjalan.
“Ini yang jadi alasan kami melakukan penolakan karena tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup dan lingkungan,” jelasnya.
Pemkab Siap Fasilitasi Aspirasi
Menanggapi hal tersebut, Hakim menjelaskan bahwa PSN Revitalisasi Tambak Pantura merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, proyek itu bertujuan meningkatkan produktivitas tambak serta berpotensi membuka lapangan kerja baru.
Pemkab Indramayu, kata Lucky, tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek tersebut. Namun, pihaknya membuka ruang dialog dan siap memfasilitasi aspirasi masyarakat.
“Kami tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya, tetapi kami siap memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kementerian terkait maupun DPR RI,” ujarnya.
Lucky juga mengakui masih ada keterbatasan informasi terkait kondisi riil di lapangan, khususnya mengenai lahan yang masih produktif.
“Oleh karena itu, kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi data, termasuk penentuan titik-titik lokasi yang terdampak program,” kata Lucky.
Dorong Dialog dengan Pemerintah Pusat
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Indramayu serta unsur TNI-Polri.
Di akhir pertemuan, Kompi tetap meminta agar pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat pesisir.
Pemkab Indramayu berencana menyurati pemerintah pusat dan memfasilitasi pertemuan antara Kompi dengan DPR RI maupun kementerian terkait.
0 Komentar