Bogor - Eksekutifmedia.com. Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang wilayah Bogor Barat rampung sepenuhnya pada tahun ini.
Setelah itu, pembangunan fisik jalan yang melintasi tiga wilayah, yakni Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang itu dapat segera dimulai.
Hal itu disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto setelah menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang di Lapangan Tegar Beriman, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (4/5/2026). "Target kami adalah 2026, pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100 persen, maka tahapan pembangunan dapat segera dilaksanakan".
Mantan Ketua DPRD ini menyampaikan bahwa proses pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah memasuki tahap penetapan lokasi.
Dokumen penetapan lokasi pun sudah dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan pengesahan.
"Pada saat penetapan lokasinya sudah ditetapkan dan disahkan oleh pihak Provinsi Jawa Barat, kami langsung melakukan appraisal," ujarnya.
Appraisal atau penilaian harga lahan menjadi tahap krusial sebelum proses pembebasan lahan dapat dieksekusi.
Menyebut proses ini akan langsung dijalankan begitu pengesahan dari provinsi turun. Jalan khusus tambang ini dirancang sebagai solusi jangka panjang agar kendaraan pengangkut material tambang tidak lagi melintas di jalan umum yang digunakan warga..
Jalan khusus tambang ini dirancang sebagai solusi jangka panjang agar kendaraan pengangkut material tambang tidak lagi melintas di jalan umum yang digunakan warga.
Selama ini, lalu lintas truk tambang kerap menjadi keluhan warga dan menjadi salah satu titik konflik antara industri pertambangan dengan komunitas lokal.
"Ini salah satu solusi, salah satu kebijakan yang kami ambil bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor, untuk mencari jalan tengah sehingga pada saat tambang dibuka kembali operasionalnya, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain," tutur Rudy.
Sebab, kata dia, Kabupaten Bogor memiliki karakteristik yang beragam dan kondisi topografinya berbeda-beda di setiap kecamatan sehingga pembangunan jalan harus disesuaikan.
Selain itu, Bogor punya potensi wilayah yang berbeda-beda. Ada pertanian, ada pertambangan, ada pariwisata, dan perniagaan.
"Tentunya untuk membangun Bogor kita butuh dukungan dari semua pihak. Dan ada beberapa dukungan yang kebijakannya tidak ada di Pemkab Bogor, maka kami butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah kebijakan terkait tambang ini," ucapnya.
Soal pembiayaan, Rudy mengungkapkan bahwa pembebasan lahan jalan khusus tambang tidak sepenuhnya ditanggung anggaran daerah.
Sebagian lahan akan dibebaskan menggunakan APBD Kabupaten Bogor yang telah disetujui DPRD, sedangkan sebagian lainnya akan dihibahkan langsung oleh pengusaha tambang maupun tokoh masyarakat di wilayah Bogor Barat.
Namun, Rudy belum merinci berapa panjang total jalan yang direncanakan maupun proporsi pembiayaan antara APBD dan hibah swasta.
Ia menyebut detail tersebut baru akan dipublikasikan setelah proses appraisal berjalan.
"Nanti hasil akhirnya akan dipublikasikan secara langsung pada saat appraisal-nya sudah berjalan sehingga jelas mana titik lokasi yang dibayarkan menggunakan APBD dan mana yang dihibahkan langsung oleh para pengusaha atau tokoh-tokoh yang ada di wilayah barat," katanya.
Di sisi lain, Rudy juga menegaskan bahwa Pemkab Bogor terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat hasil evaluasi tambang, khususnya bagi tambang-tambang yang sudah mengantongi izin resmi.
Ia mengakui keputusan membuka kembali tambang sepenuhnya ada di tangan gubernur.
Namun, ia menilai respons Pemprov selama ini cukup positif, dengan sejumlah kajian yang telah dilakukan bersama universitas-universitas di Jawa Barat.
"Insyaallah mudah-mudahan tidak lama lagi, pemprov akan segera mengambil sebuah keputusan," kata Rudy.
Keterlambatan keputusan itu, menurut Rudy, juga berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Dengan harga BBM yang naik dan pasokan material bangunan yang terbatas akibat tambang yang tutup, target pembangunan daerah terancam terganggu.
"Tentunya semangat percepatan pembangunan yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi sebuah tantangan tersendiri," kata dia.
Sebelumnya, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang berunjuk rasa turun ke jalan memadati lapangan Gedung Tegar Beriman, Pemkab Bogor Cibinong, Senin (4/5/2026).
Mereka menuntut agar tambang yang ditutup Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera dibuka kembali.
Koordinator aksi, Asep Fadlan, mengatakan penutupan tambang yang berawal dari surat edaran Gubernur pada 26 September 2025 telah memukul penghidupan warga di tiga wilayah yaitu Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.
"Tuntutan kita cuma simple sebetulnya. Tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat," kata Asep Fadlan di sela aksi.
Ia menyebut jumlah warga yang terdampak penutupan tambang mencapai puluhan ribu jiwa dari tiga kecamatan tersebut.
Angka itu jauh lebih besar dari data resmi yang sempat beredar, karena pendataan awal dilakukan secara mendadak oleh pemerintah desa dalam waktu yang sangat singkat.
Selain menuntut pembukaan kembali tambang, massa menagih janji Gubernur Dedi Mulyadi yang disebut pernah berkomitmen memberikan bantuan sosial bagi warga terdampak serta membangun jalur khusus tambang sebagai solusi.
Karena itu, ia menyebut bahwa warga sengaja demo untuk mengadu ke Pemerintah Kabupaten Bogor.
Mereka berharap Bupati Bogor bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada Gubernur.
"Kita warga Bogor Bagian Barat datang kemari (demo) itu bukan untuk bertamu. Kita minta dibantu kepada Pak Bupati supaya memang segera dicarikan solusi," kata dia. (MTM)
0 Komentar