Langgur, Maluku Tenggara - Eksekutifmedia.com. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi belakangan ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Salah satu sektor yang paling terdampak adalah jasa transportasi ojek, yang mengalami penyesuaian tarif akibat meningkatnya biaya operasional para pengemudi.
Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Maluku Tenggara menyampaikan keprihatinannya terhadap beban ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat, khususnya para pekerja dan pelajar yang setiap hari bergantung pada transportasi ojek.
Ketua DPD FPMM Malra, Budi Iwan, SE, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi secara langsung memengaruhi pendapatan pengemudi ojek dan daya beli masyarakat. Di satu sisi, pengemudi terpaksa menaikkan tarif untuk menutupi biaya operasional, sementara di sisi lain masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan transportasi sehari-hari.
"Kami melihat kenaikan harga BBM non subsidi telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tarif ojek di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi ini tentu sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada transportasi roda dua untuk aktivitas sehari-hari," ujar Budi Iwan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor transportasi dan kebutuhan pokok masyarakat.
DPD FPMM Malra meminta dinas terkait, baik yang membidangi perhubungan maupun perdagangan, untuk segera melakukan kajian dan langkah strategis guna meminimalisir dampak kenaikan tarif transportasi terhadap masyarakat. Selain itu, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan DPRD Kota Tual juga diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta memperjuangkan solusi yang berpihak kepada masyarakat.
"Kami meminta dinas terkait dan DPRD untuk serius menangani persoalan ini. Jangan sampai kenaikan harga BBM berujung pada meningkatnya beban hidup masyarakat tanpa adanya perhatian dan langkah nyata dari pemerintah. Perlu ada koordinasi yang baik untuk mencari solusi yang adil bagi pengemudi ojek maupun masyarakat sebagai pengguna jasa," tegasnya.
FPMM Malra berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil kebijakan yang responsif, termasuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi agar tidak terjadi lonjakan yang semakin memberatkan masyarakat.
Sebagai organisasi kepemudaan yang peduli terhadap kondisi sosial dan ekonomi daerah, FPMM Malra berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta mendorong hadirnya solusi yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. (MTM)
0 Komentar