Maluku - Eksekutifmedia.com. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pemerintah pusat menambah distribusi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah kepulauan agar pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terpencil.
Permintaan itu disampaikan Lewerissa dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, serta rapat dengar pendapat umum bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung Nusantara DPR RI.
Menurut Lewerissa, distribusi tenaga ASN saat ini masih terkonsentrasi di kota dan kabupaten sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
"Distribusi aparatur tidak selalu merata di seluruh pulau yang menjadi wilayah administrasi provinsi. Provinsi dengan jumlah pulau yang sangat banyak membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjamin ketersediaan ASN secara merata agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat," ujar Lewerissa.
Pengelolaan ASN untuk Daerah Kepulauan
Lewerissa menilai pengelolaan ASN saat ini masih cenderung bersifat sentralistis.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi daerah kepulauan seperti Maluku yang memiliki banyak pulau terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan kesehatan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan adanya pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan.
Menurut Lewerissa, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan penempatan maupun penyesuaian tugas ASN yang bertugas di wilayah terpencil.
"Kami membutuhkan ruang kewenangan yang lebih besar untuk melakukan penataan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan," tegasnya.
Tantangan Pelayanan di Pulau Terpencil
Lewerissa mengatakan sejumlah pulau terpencil di Maluku masih menghadapi keterbatasan sarana dan infrastruktur kesehatan.
Kondisi geografis tersebut membuat pemerataan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
Karena itu, ia meminta perhatian khusus pemerintah pusat terhadap kebutuhan ASN di daerah kepulauan yang memiliki karakter geografis kompleks. (MTM)
0 Komentar