Jakarta - Eksekutifmedia.com. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai selama ini program Revitalisasi Pendidikan belum dilakukan transparan.
Menurut Ubaid, selama ini publik tidak pernah diberitahu secara jelas mengenai sekolah mana saja yang pengajuan revitalisasinya diterima dan sekolah mana saja yang status mengajuannya masih digantung.
"Sampai detik ini, publik tidak pernah diberi tahu secara jelas mana pengajuan renovasi sekolah yang disetujui dan mana yang didepak alias digantung tanpa kepastian".
Dampak ketertutupan informasi
Menurut Ubaid, dampak langsung dari ketertutupan informasi ini adalah terjadinya salah sasaran yang fatal dari penggunaan anggaran revitalisasi.
Kata dia, banyak sekolah yang kondisinya sudah rusak berat, reyot, dan nyaris roboh, malah belum juga dibangun dan prioritas malah diberikan ke sekolah lain.
"Sementara di sisi lain, ada sekolah yang kerusakannya minor atau bahkan masih layak, justru mendapatkan kucuran dana revitalisasi terlebih dahulu," ujarnya.
Ubaid menilai, sistem seleksi sekolah penerima dana revitalisasi yang tertutup ini merupakan bom waktu yang tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah.
Ia pun mendesak pemerintah untuk membuka ke publik secara detil sekolah mana saja yang disetujui beserta indikator diterimanya pengajuan tersebut.
"Pemerintah tidak boleh main-main dengan menyembunyikan status pengajuan revitalisasi sekolah. Kami menuntut pemerintah segera membuka ke publik daftar by name, by address sekolah mana saja yang disetujui dan apa indikator objektifnya," jelas Ubaid.
Anggaran revitalisasi sekolah sebenarnya tidak cukup
Selain itu, Ubaid juga menilai anggaran Rp 14 triliun yang disediakan pemerintah untuk melakukan revitalisasi sekolah sebenarnya tidak cukup.
Menurut Ubaid, jika anggaran revitalisasi yang disediakan Rp 14 triliun, sementara target revitalisasinya 71.744 sekolah maka satu sekolah hanya mendapatkan sekitar Rp 197 juta. "Angka Rp 197 juta per sekolah ini sangat minim," tuturnya.
Ubaid menilai, anggarak sebesar Rp 197 juta per sekolah biasanya hanya cukup untuk mengecat ulang dan memperbaiki beberapa ruang kelas yang rusak ringan.
Sementara untuk sekolah yang kondisinya rusak sedang hingga berat, anggaran segini jelas tidak akan mengubah keadaan.
Ubaid mengaku sangat sedih ketika melihat anggaran pendidikan tumbuh pesat tetapi tidak digunakan maksimal untuk menyentuh kebutuhan fisik murid-murid.
Bagi Ubaid, anak-anak hanya tersentuh sangat sedikit dari peningkatan anggaran pendidikan yang melonjak pesat.
"Di saat anggaran pendidikan nasional tumbuh raksasa, alokasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan fisik anak-anak kita belajar di kelas justru hanya kebagian "remah-remah". Ini menunjukkan adanya masalah akut dalam pemetaan prioritas (misallocation)," ucapnya.
Ubaid berharap pemerintah untuk tidak menjebak masyarakat dengan narasi anggaran besar untuk revitalisasi sebesar Rp 14 triliun.
Padahal, anggaran tersebut masih terbilang minim untuk menyelesaikan masalah sekolah rusak di seluruh Indonesia sampai kapanpun.
"Pemerintah jangan menjebak publik dengan narasi "Rp14 triliun" yang terdengar besar secara nominal, padahal secara riil merupakan bentuk pelitnya negara pada keselamatan belajar anak didik," ungkapnya.
"Anggaran sebesar itu untuk 71.000 sekolah adalah pola bagi-bagi anggaran yang tidak akan menyelesaikan masalah ruang kelas rusak di Indonesia sampai kapan pun," tandas Ubaid. (MTM)
0 Komentar