Bima - Eksekutifmedia.com. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 2 Juni 2026. Mereka mendesak moratorium daerah otonomi baru (DOB) dicabut dan menuntut agar Pulau Sumbawa dijadikan provinsi baru.
"Aksi ini dilakukan serentak di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima pada Selasa lusa," ucap Ketua Aliansi PPS Kota Bima, Abdussyahir.
Abdussyahir mengungkapkan demonstrasi di Sumbawa Barat dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano. Sementara di Sumbawa difokuskan di pertigaan jalan lingkar bandara. Selanjutnya, di Dompu, titik demonstrasi dipusatkan di cabang Banggo Manggelewa.
"Sementara di Kabupaten Bima titiknya di cabang Talabiu dan tanjakan uma Me'e (pertigaan depan Bandara Bima). Sedangkan di Kota Bima dipusatkan di kawasan Pertamina," terang pria yang akrab disapa Ogie ini.
Ogie membeberkan ada beberapa tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi serentak di lima kabupaten/kota Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera mencabut moratorium DOB.
Ogie menegaskan, Aliansi PPS sebenarnya tidak ingin menggelar demonstrasi. Namun, Kemendagri belum turun ke daerah-daerah di Pulau Sumbawa untuk melakukan survei langsung, seperti yang dijanjikan pada 2025.
Sesuai janji Kemendagri, harusnya survei dilakukan pada Januari atau Maret 2026. Aliansi PPS juga telah melayangkan surat ke Kemendagri, tetapi belum direspons. "Karena tidak ada respons, makanya kami turun kembali ke jalan. Untuk menagih janji pemerintah pusat," ungkap Ogie.
Tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi adalah mendesak pemekaran provinsi Pulau Sumbawa. Bagi Aliansi PPS, provinsi Pulau Sumbawa juga sudah layak menjadi DOB dan mekar dari Provinsi NTB.
"Kami ingin melanjutkan perjuangan para raja, sultan, dan tokoh-tokoh di Pulau Sumbawa yang ingin pisah dari Provinsi NTB dan pemekaran menjadi PPS," beber Ogie.
Ogie memastikan demonstrasi yang digelar Aliansi PPS adalah gerakan damai. Gerakan ini murni dari masyarakat Pulau Sumbawa yang ingin membentuk provinsi sendiri karena mengalami ketimpangan pembangunan dan diskriminasi kebijakan dibandingkan dengan Pulau Lombok.
"Ini aksi jalan mimbar bebas. Gerakan positif karena kami ingin pisah dari NTB dengan baik-baik dan ingin pemekaran. Tidak ada unsur lain," jelas Ogie. (MTM)
0 Komentar