Lombok Tengah - Eksekutifmedia.com. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan lokasi Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Lalu Rahadian, mengatakan pihaknya telah siap melakukan pemerataan lahan. Namun, proses tersebut masih menunggu penyelesaian persoalan lahan yang saat ini masih ditempati beberapa warga.
"Alat berat kami sudah siap. Tinggal menunggu persoalan lahannya selesai. Saat ini masih ada sekitar empat hingga lima kepala keluarga yang menempati lokasi, sehingga masih dilakukan sosialisasi dan pendekatan oleh tim, terutama dari Dinas Sosial," ujarnya Kamis 9 Juli 2026.
Rahadian menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian warga menginginkan dibangunkan rumah, sementara sebagian lainnya mengusulkan ganti rugi dalam bentuk uang. Meski demikian, pemerintah tetap akan berpedoman pada ketentuan yang berlaku karena lahan tersebut merupakan tanah negara.
"Semua harus sesuai aturan. Karena ini tanah negara, tentu mekanisme penyelesaiannya tidak bisa sembarangan. Pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat agar masyarakat tetap mendapatkan solusi tanpa melanggar aturan," katanya.
Selain menyiapkan lahan untuk lokasi sekolah, Pemkab juga merencanakan pembangunan akses jalan baru yang lebih representatif. Jalan yang ada saat ini dinilai terlalu sempit dan banyak dimanfaatkan masyarakat sehingga dikhawatirkan tidak mampu menampung peningkatan arus kendaraan.
Atas arahan Bupati Lombok Tengah, pemerintah berencana membebaskan lahan di sisi timur lokasi untuk membangun jalan baru dengan lebar minimal 20 meter dan panjang sekitar 500 meter dari jalan utama menuju kawasan Sekolah Rakyat.
"Kalau jalan yang sekarang tetap digunakan akan berpotensi menimbulkan persoalan. Karena itu, arahan Pak Bupati adalah menyiapkan akses baru yang lebih lebar agar bus-bus besar bisa keluar masuk dengan aman dan nyaman," jelas Rahadian.
Ia menegaskan, setelah seluruh proses pembebasan lahan dan penyelesaian administrasi rampung, Dinas PUPR siap segera melakukan pemerataan lahan dan memulai pekerjaan fisik.
"Pemerintah tentu tidak akan lepas tangan terhadap masyarakat yang terdampak. Yang sedang dicari sekarang adalah formulasi terbaik agar kepentingan pembangunan bisa berjalan dan masyarakat juga tetap mendapatkan solusi yang adil," ujarnya. (MTM)
0 Komentar