Buru - Eksekutifmedia.com. Pemerintah Kabupaten Buru bergerak
cepat dalam mengupayakan percepatan pembangunan daerah berbasis kepastian hukum
dan perlindungan masyarakat. Pada Selasa (23/6/2026), Bupati Buru, Ikram
Umasugi, S.E., memimpin delegasi daerah melakukan kunjungan kerja dan
silaturahmi strategis bersama Ketua Komisi III sekaligus unsur Pimpinan DPR RI,
Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan krusial tersebut,
Bupati Ikram Umasugi didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Buru, Azis Tomia, serta Staf Khusus Bupati Bidang Politik dan
Komunikasi Publik, Rizhal F. Umasugi.
Ada tiga pilar utama yang menjadi
fokus pembahasan dalam audiensi tersebut, yakni tata kelola sumber daya alam,
penguatan stabilitas keamanan (Kamtibmas), dan penegakan hukum yang
berkeadilan.
Tata Kelola Tambang Mengusulkan
Perluasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Salah satu poin krusial yang dibawa
oleh bupati Buru adalah penataan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Guna menekan angka pertambangan
ilegal yang berisiko merusak lingkungan dan memicu konflik horizontal, Bupati
Buru mengusulkan penambahan kuota Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Langkah ini dinilai sebagai solusi ilmiah dan regulatif untuk memberikan legalitas bagi para penambang lokal. Dengan adanya WPR yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat mencari nafkah dengan aman, sementara pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan lingkungan secara terukur serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Restorative Justice dan
Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Dalam dimensi sosial hukum, Pemkab
Buru mendorong optimalisasi program Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
melalui sinergi bersama Kejaksaan Negeri dan Polres Buru.
Restorative justice adalah
pendekatan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan keadilan melalui musyawarah
dan mediasi, ketimbang menjatuhkan hukuman pidana kurungan.
Pendekatan ini dinilai sangat cocok
untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial berskala ringan di tengah masyarakat
Buru, sekaligus menjadi instrumen kuat dalam memberikan perlindungan terhadap
hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, hukum tidak hanya tajam, tetapi juga
bijaksana dan humanis.
Sinergi Hukum untuk Pengawalan Proyek Strategis Daerah
Menyadari bahwa stabilitas keamanan
adalah kunci utama pembangunan, Bupati Ikram Umasugi secara khusus meminta
dukungan DPR RI untuk memperkuat institusi penegak hukum di daerah. Pemkab Buru
mengharapkan pendampingan hukum yang ketat dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan,
termasuk melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
Pengawalan ini bertujuan untuk
memastikan seluruh proyek infrastruktur di Kabupaten Buru berjalan lancar,
transparan, serta bersih dari praktik pungutan liar (pungli) maupun hambatan
premanisme yang sering kali memperlambat roda pembangunan daerah.
Respons Positif Senayan
Pertemuan yang berlangsung hangat
ini mendapat respons positif dari Dr. Habiburokhman. Pimpinan DPR RI tersebut
mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Buru yang mengombinasikan pendekatan
ekonomi, hukum, dan kearifan lokal dalam memajukan daerah. Aspirasi yang
disampaikan ini berkomitmen untuk dikawal di tingkat pusat demi kesejahteraan
masyarakat Maluku, khususnya di Bumi Bupolo (Kabupaten Buru).
Melalui momentum ini, Pemkab Buru
optimistis sinergi pusat dan daerah akan melahirkan lompatan besar bagi
pembangunan yang inklusif, aman, dan berkepastian hukum.
0 Komentar