Buru - Eksekutifmedia.com. Empat kepala daerah dari Agam, Buton
Selatan, Kutai Kertanegara, dan Buru menegaskan kesiapan daerah masing-masing
dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Komitmen ini disampaikan saat bertemu
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial.
"Saya senang kalau ada pimpinan
daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program
prioritas Bapak Presiden," ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis
(6/8/2026).
Agus Jabo menegaskan Sekolah Rakyat
merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan
antargenerasi melalui pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah harus mendukung
penyelenggaraan program yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga
desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Tujuannya untuk memutus
transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada
titipan," tegasnya.
Ia mengungkapkan urgensi program
Sekolah Rakyat terlihat dari tingginya jumlah anak yang belum memperoleh akses
pendidikan. Saat ini, masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah
bersekolah maupun putus sekolah, sementara Sekolah Rakyat baru mampu menampung
sekitar 43 ribu siswa.
"Jadi Pak Presiden betul-betul
sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," katanya.
Sebagai solusi, pemerintah
menghadirkan Sekolah Rakyat dengan sistem boarding school dan fasilitas
berstandar unggulan. Selain memperoleh pendidikan, siswa mendapatkan pemenuhan
kebutuhan dasar, mulai dari makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan
(snack), laptop, hingga delapan stel seragam.
"Ini untuk orang miskin, tapi Pak
Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," jelasnya.
Agus Jabo menilai sistem boarding school dipilih
karena banyak anak dari keluarga miskin belum memiliki lingkungan belajar yang
layak. Melalui sistem tersebut, siswa memperoleh lingkungan yang sehat, aman,
dan kondusif untuk belajar sekaligus membangun karakter.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan
tidak cukup hanya dengan menyekolahkan anak. Karena itu, pemerintah menjalankan
intervensi terpadu melalui Sekolah Rakyat dengan menyekolahkan anak,
memberdayakan orang tua, serta memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga
sehingga perubahan yang dihasilkan berlangsung berkelanjutan.
Renovasi 10.000 Rumah Orang Tua Siswa
Sekolah Rakyat
Melalui kolaborasi dengan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menyiapkan program renovasi
10 ribu rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap keluarga
juga memperoleh bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) sebesar Rp5
juta.
Karena itu, Agus Jabo juga mengajak
pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Dengan
begitu, semakin banyak anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan
yang berkualitas dan memiliki kesempatan keluar dari kemiskinan.
"Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara
berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ucapnya.
Pemda Agam-Buru Siapkan Lahan Sekolah
Rakyat
Komitmen pemerintah daerah terhadap
penyelenggaraan Sekolah Rakyat pun mulai diwujudkan melalui kesiapan penyediaan
lahan di sejumlah wilayah.
Bupati Agam Benni Warlis mengatakan
telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh
Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
"Ada lahan kita, 10 hektare kita
usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati,
dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini,
bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," papar Benni.
Sementara itu, Bupati Kutai
Kartanegara Aulia Rahman Basri mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas
tujuh hektare. Ia juga menyerahkan salinan sertifikat lahan kepada Kementerian
Sosial untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari
proses verifikasi.
"(Kami kesini) menyerahkan
sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," imbuh
Aulia.
Senada, Bupati Buru Ikram Umasugi
tengah berproses menyiapkan lahan beserta sertifikatnya. Sementara itu, Bupati
Buton Selatan Muhammad Adios telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare untuk
pembangunan Sekolah Rakyat.
"Masyarakat Buton Selatan Pak
(Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu," pungkas Adios.
Sebagai informasi, turut hadir dalam
audiensi Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Bidang Riset dan Analisa Data Hendri
Kurniawan, TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, TAM
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi.
Hadir pula Direktur Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga
Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban
Bencana Masryani Mansyur, serta Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat
Jauhari.
0 Komentar